Komisi X DPR melihat, sanksi FIFA yang diberikan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia seperti sudah direncanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemenpora berkilah, sanksi FIFA sebagai langkah awal untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X Zulfadhli, di sela-sela rapat kerja antara Komisi X dengan Menpora Imam Nahrawi, di Gedung Nusantara, Rabu (10/06/15) malam. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya.

“Dari awal kita melihat, Menpora sering mengungkapkan, jika nanti ada sanksi dari FIFA, ini merupakan titik awal membenahi sepakbola Indonesia. Pemerintah seperti sudah mendesain dan merancang sanksi FIFA ini. Membenahi bukan berarti harus dengan adanya sanksi FIFA,” tegas Zul.

Politisi F-PG ini menambahkan, pembenahan itu bisa melalui pembinaan. Jika ada yang terbukti salah, maka diperbaiki. Zul mennyatakan, Indonesia tidak bisa mengambil contoh dari negara tetangga yang pernah terkena sanksi dari FIFA, yakni Brunei Darussalam.

“Brunei memang pernah diberi sanksi selama 2 tahun dari FIFA. Namun itu berbeda kasus dengan Indonesia. Dampak dari diberi ssnksi itu tidak separah, segaduh, dan melibatkan banyak pihak seperti Indonesia,” tegas Politisi asal Dapil Kalimantan Barat ini.

Zul menyanyangkan sanksi ini harus diterima Indonesia. Pasalnya, dampak yang diakibatkan sangatlah menganggu persepakbolaan. Apalagi, sepakbola Indonesia sudah menjadi industri, sehingga banyak pihak yang dirugikan.

“Sanksi FIFA ini harus kita elakkan. Pemerintah punya niat agar diberi sanksi FIFA. Tapi Pemerintah lupa, dampak dari sanksi ini sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Sepakbola ini sudah menjadi industry,” sesal Zul.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman juga menyanyangkan atas jatuhnya sanksi FIFA ini. Ia menyarankan, lebih baik kepengurusan PSSI yang diperbaiki, bukan malah membekukan PSSI.

“Kita akui, PSSI juga memang banyak masalah. Karena kepenegurusan PSSI yang baru masih menyisakan orang-orang yang pernah punya masalah, seperti kasus sepakbola gajah, atau pengaturan skor. Kami juga meminta agar PSSI ini di overhaul (turun mesin). Orang-orang yang bermasalah, dengan kesadarannya berhenti. Atau jika tidak sadar, PSSI juga harus bertindak tegas,” tegas Sohibul.

Dengan begitu, tambah Politisi F-PKS ini, hal ini dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Ia menilai, jika PSSI dibekukan, ini malah menambah masalah baru.

“Ambil contoh dari FIFA. Oknum yang bermasalah ditangkap. Kita juga harus begitu. Jangan karena ada oknum yang bermasalah, malah organisasinya yang dibekukan. Ada semacam sikap proporsional, tapi harus tegas,” saran Politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini.

Karena sanksi FIFA sudah jatuh, Sohibul meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan, untuk duduk bersama, dan segera menyelesaikan permasalahan sanksi FIFA itu. (sf) Foto: Naefuroji/parle/od